Demo
yg konon akan besar2-an di Istana Negara dan lain lain pada 4 November 16
ditujukan menekan Jokowi supaya tidak melindungi Ahok. Supaya Jokowi nyuruh
Kapolri penjarakan Ahok. Apakah Jokowi akan nuruti tekanan itu? Hanya orang
bodoh yg percaya. Jika Tuntutan mereka itu dipenuhi maka akan berlanjut dgn
tekanan berikutnya. Jokowi tahu skenario itu.
Mereka
para penggerak demo dan para bandarnya berusaha sekuat tenaga supaya Jokowi
jatuh sebelum MARET 2017. Mengapa??
Saat
itu lah masa berlaku Tax Amnesty berakhir. Berarti para pengemplang pajak yg
tidak ikut TA akan menjadi sasaran buruan petugas pajak. Untuk memburu para
pengemplang pajak itu, Jokowi telah menyiapkan Ditjen Pajak sekuat lembaga
sejenis di Amerika Serikat, IRS. Lembaga pajak ini akan bergerak seperti KPK.
Mengapa
Ditjen Pajak diperkuat? Ya, karena pajak akan dijadikan sumber utama pembiayaan
pembangunan, sesuai potensi yang ada. Selama ini potensi pajak luar biasa, tapi
tidak jadi riil karena banyak pengusaha dan politisi tidak bayar pajak karena
bisa kongkalikong dgn penguasa. Jokowi mau praktek kotor masa lalu itu
diakhiri. Dia mau bersih. Pajak menjadi titik tolak karena ketidakpatuhan
terhadap kewajiban bayar pajak menjadi sumber dari praktek2 kotor dlm bisnis,
birokrasi, dan politik.
Praktek
kotor yg selama ini terjadi adalah sebagai berikut: Kolusi
pebisnis-birokrat-politisi memungkinkan semua pihak itu ngemplang pajak. Dari
pajak yg seharusnya masuk kas negara, mereka punya dana berlebih untuk gaya
hidup mereka, juga untuk menggerakkan mesin politik, demi memperkuat posisi
diri pribadi atau kelompoknya. Mereka dgn leluasa mampu membayari
ormas-ormas bayaran untuk tujuan mereka. Para petinggi Ormas-ormas itu pun
senang krn hidup mereka dicukupi, termasuk bisa punya Hammer.
Apa
jadinya jika aksi BERSIH Jokowi dijalankan? Mereka akan kehilangan dana ekstra
yg besar, dan yg lebih penting aliran uang mereka akan terbuka jelas karena ada
kewajiban membuat laporan SPT. Jadi, mereka akan jauh lebih sulit untuk
mengendalikan partai, dan membayari Ormas-ormas bayaran.
Siapa
mereka itu? Ditjen Pajak sudah mengantongi nama-nama mereka, juga dana mereka.
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan setelah periode TA pertama berakhir September
lalu, masih sekitar 3.000 komisaris dan direksi perusahaan tambang yg belum melaporkan
pajaknya. Itu baru sektor pertambangan, belum sektor politik, birokrat,
penguasa daerah, dll. Pada contoh pertambangan, kalangan ini sudah sama2 tahu
bahwa ada satu perusahaan tambang batubara kelas berat yg ngemplang pajak 10
tahun sebanyak Rp 18 Triliyun!! Si bos perusahaan bisa ngemplang sedemikian
lama krn dulu bagian dr kekuasaan! Partai dg gampang dia kendalikan.
Si
bos itu kini sudah pasti resah. Begitu pun para politisi yang hidup dari uang
kemplangan pajak itu. Gerak politik mereka jelas makin sempit krn tak lagi
gampang mendapatkan mesiu jika sampai Jokowi terus berkuasa. Maka jelas sudah aksi "tangkap
Ahok" tak lebih dari bentuk ketakutan orang-orang kotor yg takut disapu
BERSIH Jokowi. Sapu bersih melalui jalur pajak ini hanyalah salah satu
dr beberapa strategi Jokowi untuk mereformasi sistem politik-ekonomi Indonesia
yg sudah sakit parah oleh ulah para pengusaha-birokrat-politisi hitam.
Jokowi
belajar dari pengalaman AS. Untuk menumpas Mafia, pemerintah AS dulu
menggunakan dinas pajak IRS, bukan FBI. Untuk persiapan membuat Dirjen
Pajak sehebat IRS Kemenkeu kini sudah "menyekolahkan" sekitar 2.000
orang pajak muda untuk belajar cara kerja IRS di AS, dan di beberapa negara
lainnya. Maka sebelum itu terjadi, Jokowi harus dilengserkan dengan
berbagai cara. Jika sampai Maret 2017 upaya mereka itu gagal, maka hidup dan
gerak mereka akan makin sulit. Bahkan sebagian dr mereka sudah pasti bakal
masuk bui, atau kabur ke luar negeri dan masuk DPO Interpol.
Anak
Muda Berfikirlah Cerdas, jangan jangan terjebak dengan Isu SARA. Tapi pelajari
dan pahami keadaan yang ada. (AnakPulau)
0 komentar:
Posting Komentar